Oleh: Nasrudin Joha
Dzalim itu haram, baik terhadap orang lain maupun kepada diri sendiri. Namun, bagaimana jika seseorang aniaya terhadap syariat ? Mendzalimi syariat dengan tetap ngotot menerapkan Sekulerisme Demokrasi ?
Kadang-kadang, entah karena tidak berakal, pendek akal, atau akalnya telah dikuasai nafsu, seseorang mengeluarkan ujaran ngasal yang kalau diteliti lebih lanjut, ujaran ini menyelisihi syariat.
Misalkan saja, mereka ngotot yang penting pilih pemimpin, tidak peduli hukum apa yang diterapkan pemimpin kelak. Mereka, ogah berdiskusi tentang substansi kepemimpinan.
Kadang-kadang, karena kalah argumen baik dalil maupun fakta, orang-orang ini ngotot dengan pendapatnya dan menganggap ajakan menerapkan syariat sebagai penggembosan gerakan perjuangan.
"Sudah, yang penting pilih Presiden, yang penting ambil kekuasaan, urusan syariat mah nanti bisa kita atur. Jika diskusi syariat terus, perdebatan panjang dan kekuasaan bisa diambil alih orang kafir".
Ungkapan diatas adalah sepenggalan kalimat yang sering diajukan, ketika seruan syariat diajukan dalam diskursus kepemimpinan. Padahal, siapapun pemimpinnya baik dia muslim, hafal Quran, jebolan dari pondok pesantren, tetapi jika dia konsisten menerapkan demokrasi, berarti dia telah aniaya, dzalim.
Sebab, Allah SWT telah mendeklarasikan sesiapa saja yang menerapkan hukum selain hukum Allah maka ia termasuk golongan yang dzalim (aniaya).
Ada juga yang berdalih, mengajak rebut kekuasaan dulu, urusan syariat nanti diterapkan berkala saat sudah berkuasa. Hanya saja, realitanya kekuasan di negeri ini sudah puluhan tahun dipimpin dan dikuasai umat Islam, tetapi apakah syariat Islam sudah dan bisa diterapkan ?
Sesungguhnya orang-orang yang hanya bernafsu pada kekuasaan tetapi tidak bisa menjelaskan bagaimana keluasaan itu digunakan untuk menerapkan hukum Allah, mentaati Allah dan rasul-Nya, maka hakekatnya mereka adalah pemburu dunia.
Bagaimana mungkin kita, umat Islam, menyerahkan urusan kekuasan pada orang yang tidak memahami syariat dan hanya mengejar kekuasan untuk dunia ? Bagaimana mungkin, kita menceburkan diri pada kawah berdarah di belantara politik demokrasi, sementara ujung pertarungan itu tidak memberi jalan bagi syariat Islam untuk mengatur negara ?
Islam tidak pernah memberi perintah mengikuti pemilu atau Pilkada, tidak ada satupun dalil yang memerintahkannya atau mewajibkannya. Tetapi syara', mewajibkan kaum muslimin untuk membaiat Khalifah.
Lantas bagaimana mungkin kita berjibaku sibuk dalam pemilu dan Pilkada, sementara kita abai atas upaya membaiat seorang Khalifah ? Bagaimana mungkin kita sibuk dengan energi yang diakadkan untuk mendudukan penguasa dzalim yang tidak menerapkan syariat Islam, sementara kewajiban menegakan Islam terus kita abaikan ?
Darimana logikanya, kita ngotot untuk menegakan demokrasi, memilih pemimpin yang akan menetapkan hukum sekuler, sementaranya syara' telah tegas memerintahkan untuk menegakkan kekuasan Islam ?
Darimana asalnya kengototan pada tingkah aniaya, dengan terus Istiqomah berjibaku untuk demokrasi, sementara syariat Islam terus ditelantarkan ? Apa jaminannya Islam bisa ditegakkan, jika sistem yang digunakan adalah sistem demokrasi sekuler ?
Sayang sekali energi umat yang begitu besar, jika arusnya hanya diarahkan untuk menggerakan turbin-turbin demokrasi. Seharusnya, arus energi umat diarahkan untuk menghidupkan pembangkit adidaya umat, negara super power milik umat, negara yang akan menerapkan syariat secara kaffah, negara Khilafah. [].
Posting Komentar