Oleh : Nasrudin Joha
Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng minta ASN yang terpapar radikalisme untuk dipecat. Bahkan, dia usulkan 'jalan tol' khusus agar prosesnya lebih cepat. Dia, mengklaim telah menata lelang jabatan di Pemprov Jateng dengan memasukan unsur 'ideologi' sebagai salah satu pertimbangannya.
Pernyataan ngawur ini, jelas hanya menambah gaduh dan saling curiga diantara ASN. Hubungan antar ASN yang selama ini harmonis, akan dipenuhi praduga dan saling curiga.
Masing-masing ASN akan saling mengklaim Pancasilais dan menuding pihak lainnya yang tidak sejalan sebagai kaum radikalis. Apalagi, radikalisme selama ini selalu diidentikkan dengan orang yang beragama Islam yang terikat dengan syariat Islam.
Jangan-jangan, ketika ada ASN yang meluangkan waktu di kantor untuk sholat dhuha di masjid kantor akan di cap terpapar radikalisme. Yang gemar puasa Senin Kamis, memelihara jenggot, tekun mengisi waktu luang di kantor dengan membaca quran juga akan dituding sebagai kaum radikalis.
Sampai saat ini, belum ada definisi hukum yang baku tentang apa itu makna radikalisme. Belum lagi, jika definisi itu dikaitkan dengan frasa 'terpapar', lebih tidak jelas lagi.
Praktiknya, definisi radikalisme itu suka-suka penguasa, suka-suka rezim. Dengan berdalih radikalisme, rezim bisa seenaknya secara sepihak menuding pihak lainnya. Bukan hanya menuding, bahkan hingga mempersekusi, menyalahgunakan wewenang dengan memberikan sejumlah sanksi.
Radikalisme, menjadi senjata baru untuk menikam lawan politik, terutama dari kalangan umat Islam. Radikalisme yang tidak jelas wujudnya, dinarasikan sebagai hantu 'WEWE GOMBEL' yang menakutkan.
Faktanya, apakah rakyat negeri ini yang dirugikan oleh radikalisme ? Jika mencintai agama Islam secara kaffah, menolak riba, menolak mabok, menolak judi, menolak berdusta, apakah bangsa ini merugi karena tindakan ini?
Jika rakyat ini ingin taat, ingin ibadah khusuk, ingin terikat dengan semua perintah dan larangan Allah SWT, apa yang dirugikan ? Siapa yang dirugikan? Paling paling cuma iblis dan setan alas.
Nah, yang jelas merugikan itu korupsi. Apalagi, mainan apel yang harganya miliaran. Saat warga Jateng masih banyak yang hidup melarat, Ganjar malah sibuk pesta 'apel' Pancasila, yang biayanya miliaran.
Apa yang mau dibanggakan dari pesta apel nyanyi-nyanyi? Ada yang sambil mabok bahkan. Ini yang perlu di apresiasi?
Kalau Ganjar minta ASN terpapar radikal dipecat, seharusnya kepala daerah yang terpapar korupsi yang pertama kali dipecat. Ganjar Prabowo jelas terpapar korupsi e KTP. Namanya, mashur disebut berulang-ulang menerima sejumlah duit di kasus e KTP.
Tidak sendirian, e ternyata e KTP juga menyebut kolega Ganjar di PDIP, puan Maharani. Harusnya, menteri yang terpapar korupsi juga wajib langsung dipecat. Puan Maharani, terpapar korupsi e KTP karena itu harus dipecat.
Korupsi ini yang merusak moral dan keuangan negara. Rakyat kecil saja dipajekin untuk menopang keuangan negara, sudah kumpul uangnya dikorupsi. Rakyat, tidak pernah ada masalah dengan isu murahan radikalisme.
Jadi, saya minta semua pejabat dan kepala daerah yang terpapar korupsi langsung dipecat. Tidak perlu pake pengadilan, langsung pecat saja karena bahaya negara dipimpin oleh maling.
Yang pertama kali dipecat, saya usulkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dari PDIP. Keduanya, terbukti terpapar korupsi duit e KTP. [].
Posting Komentar