Oleh : Abu Ghazi
Berbicara masalah kesehatan di negeri ini saat ini pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya BPJS. Lembaga yang di tunjuk negara sebagai pelayan kesehatan sejak tahun 2014 ini yang sudah diwacanakan oleh negara melalui UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU no 24 tahun 2011.Tidak henti-hentinya banyak menuai permasalahan yang tak kunjung selesai dan terurai.
Dari mulai terdapatnya unsur gharar(ketidakpastian, uncertainty), riba (bunga), dan maisir(judi/spekulasi). Bahkan karena ini MUI dan para pakar ekonomi syariah pun pernah menjatuhkan fatwa Haram.
Belum lagi kalau berbicara masalah defisit anggaran yang sering terus dikeluhkan oleh pihak menajemen BPJS dari tahun ke tahun. Walaupun secara logika bertahun-tahun defisit tapi BPJS tak pernah bangkrut sampai terjadi PHK, layak nya perusahaan ritel HERO yang tutup dan GIANT yang menutup berapa gerainya di beberapa kota hingga pengurangan karyawan dengan alasan yang sama defisit.
Memang faktanya sunguh unik dan membuat takjub BPJS yang katanya Defisit terus ini, Pemerintah justru malah membuat kebijakan yang mengejutkan. Di kutip dari CCN Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menambah 'bonus' bagi anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi BPJS. Penambahan bonus tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2019 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. bagi saya susah masuk dalam Nalar hal yang seperti ini?
Sebenarnya bukan hanya polemik defisit saja, masalah-masalah lama sampai hari ini juga tak kunjung selesai. Keluhan sejumlah rumah sakit yang banyak belum mendapatkan haknya dari pembayaran BPJS sebagai pemberi layananpun masih terus terjadi. Dampaknya hingga akhirnya ada beberapa rumah sakit ada yang menghentikan beberapa pelayan kesehatan, ada pula yang sampai mogok kerja, hingga ada beberapa rumah sakit yang masih memaksa memberikan pelayanan walaupun harus berhutang kepada bank plus dengan beban bunga yang tinggi untuk menutupi biaya perawatan yang harusnya ditanggung BPJS. Fakta yang sedemikian rupa ini semakin menjadikan BPJS berada pada titik nadir.
BPJS yang selalu menekankan kedisiplinan bagi penggunanya dengan peraturan-peraturan yang wajib di taati hingga fasilitas pelayanan kesehatan. Faktanya juga sangat tidak berimbang dengan apa yang dilakukan BPJS kepada pengguna dan fasilitas pelayanan kesehatan. Bahasa kasarnya ingin di turuti tapi gak mau rugi. Justru yang ada kebijakan nya tak pernah bisa menyenangkan hati.
Setiap ada permasalahan dari sistem pelayanan BPJS, BPJS selalu melemparkan permasalahan itu hanya kepada Pengguna BPJS dengan alasan ada diskon iruanlah, pengguna banyak telat membayar dll. Harusnya BPJS berkaca pada sistem BPJS itu sendiri yang memang bermasalah dan banyak masalah.
Tidak hanya disitu lebih parahnya lagi anggaran BPJS yang di dapatkan dari Iuran pengguna yang dibayarkan perbulan itu dengan dalih asas "Gotong Royong" diduga banyak di manfaatkan oleh hal-hal yang tidak pada tupoksi nya, dari Mulai Infrastruktur hingga di korupsi.
Yang terbaru di kutip TEMPO.CO, Bandung - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat mengungkap kasus korupsi dana klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan sebesar Rp 7,7 miliar. Korupsi ini diduga dilakukan oleh mantan Kepala RSUD Lembang dr Onnie Habie dan Bendaharanya yakni Meta Susanti, sangat memprihatinkan sekali nasib BPJS ini. Apakah ini juga bisa disebut sebagai salah satu yang menyebabkan BPJS defisit ?
Di tengah permasalahan BPJS ini, pemerintah yang harusnya memberikan solusi yang ampuh untuk mengatasi sumber masalah nya, Justru yang ada sekarang ini malah ingin lepas tangan. Ini dapat di lihat ketika menteri keuangan tak mampu menutupi rasa kekecewaan akibat defisit yang di alami BPJS, Sri Mulyani berseloroh kami bukan kemenkeu kesehatan.
Dari semua permasalahan BPJS ini akhirnya berujung pada ending yang sudah diprediksikan dan diduga dari awal. Yang terbaru dan lebih mengejutkan Perusahaan asuransi asal China, Ping An menawarkan bantuan ke BPJS Kesehatan menghadapi masalah defisit keuangan alias tekor. Informasi itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.
Bantuan tersebut bukan dalam hal investasi atau semacamnya, melainkan berupa perbaikan sistem di BPJS Kesehatan. Kata Luhut itu sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar BPJS Kesehatan melakukan perbaikan sistem," kata Luhut di kantornya, Jumat (23/8/2019).
Dapat ditarik Kesimpulan permasalahan BPJS dari awal berdiri hingga saat ini, itu karena Negara hanya ingin sebagai Regulator saja dalam masalah pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Negara benar-benar tidak serius ingin menjamin kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan. Negara yang harus memberikan, menjamin dan menyediakan layanan kesehatan yang baik dan gratis bagi seluruh warga negaranya justru abai dan lalai.
Yang berikutnya tidak salah jika rakyat mengagap kalau negeri ini terdapat feodalisme kekuasaan. Dimana orang-orang di belakang presiden ingin mengambil kebijakan yang menguntungkan pribadi demi nafsu memperkaya diri dan serta golongan yang merupakan wajah asli dari Kapitalis.
Ini dapat buktikan dalam tubuh rezim hari ini dimana orang-orang yang berbicara mengenai permasalahan BPJS ini, adalah orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten dengan masalah ini. Peran Kemenkes dan orang-orang di bidang kesehatan yang harusnya di beri porsi serta dilibatkan dalam menangani masalah BPJS ini sama kali tidak nampak kehadiran nya.
Justru Luhut yang merupakan menteri koordinator kemaritiman ikut "nimbrung" dalam menangani permasalahan BPJS ini. Memang benar-benar layak diberi julukan menteri segala urusan.
Jadi kedepannya akan terus kita saksikan di bawah kepemimpinan Rezim ini Indonesia akan menjadi santapan yang sangat empuk bagi masuknya swasta-swasta asing dan aseng untuk semakin meliberalisasi negeri ini hingga ke akar-akarnya.
Hutang luar negeri yang sudah mencapai 5 Triliun dan terus menunjukkan akan ada tanda-tanda terus semakin bertambah, ditambah pembayaran bunga yang semakin tinggi. Perjanjian-perjanjian bilateral dengan cina melalui proyek OBORnya, akan semakin membuat Indonesia mudah dikendalikan dibawah cengkeraman swasta-swasta asing dan aseng.
Cukuplah sudah penderitaan rakyat dibawah sistem kapitalis ini. Rakyat hanya akan mendapatkan kebijakan yang tidak pernah benar-benar berpihak pada rakyat. Selogan dari rakyat untuk rakyat dan akan kembali ke rakyat itu hanyalah pepesan kosong yang terjadi hanya pada kampanye serta hajatan 5 tahunan saja. Fakta yang ada hidup rakyat akan semakin sempit dan menderita di tengah "kemerdekaan" yang sudah berusia 74 th ini katanya?
Jadi hanya Ketaatanlah yang akan membawa kepada kebahagiaan, serta hanya perbuatan maksiatlah yang terus-menerus akan membawa kepada kesengsaraan.
Allah SWT berfirman :
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".
(QS.Thaha : 124)
#TaatBahagia
#MaksiatSengsara
#IslamSolusiKesehatan
Wallahu alam bhisowab.
Posting Komentar