 |
| Ijtima Ulama IV |
© Yuli S Ridwan, S.H.
Mengoreksi penguasa yang kerap membuat kebijakan yang tidak bijak, adalah tanda pedulinya rakyat bersama ulamanya terhadap penguasa.
Maka, penguasa yang ada dihadapan rakyat, ada baiknya membuka diri dan memfungsikan indera pendengaran dan penglihatan "mata dan hatinya" dengan baik, sehingga tidak mudah salah paham terhadap rakyat dan ulamanya.
Penguasa harus maklum terhadap rakyat dan juga terhadap Ormas Islam sebagai wadah atau kendaraan tempat rakyat berjamaah mendalami dan mensyiarkan Islam.
Menjadi miris, karena faktor kesombongan yang mewabah di oknum jajaran pejabat negara, nasihat dan bermuhasabah lil hukam secara baik-baik dan benar, mengapa malah dianggap merongrong kinerja penguasa.
Tentu jelas berbeda makna menasihati dengan merongrong. Jangan sampai penguasa kerap memandang negatif acapkali rakyat melakukan kritik dan nasihat, baik secara lisan dan atau via tulisan.
Menasihati, lazim berkonotasi positif. Maka agama disebut juga sebagai nasihat.
Sementara makna merongrong bisa diinterprestasikan ke arah negatif. Dan, merongrong lebih terkesan bersikap asal protes dengan tidak disertai niat perbaikan.
Fenomena merongrong itu mirip kampanye "pepesan kosong" yang diawali mengkritik tapi berujung malah mendukung pihak yang dikritik lantaran ada azas kepentingan didalamnya.
Kita bisa simak sebagaimana yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia, disitu tertera makna kata merongrong diantaranya adalah selalu mengganggu (menyusahkan dsb); dan merusakkan (secara berangsur-angsur atau dengan diam-diam).
Sekarang menjadi semakin jelas, siapapun yang menasihati penguasa yang keliru atas kebijakannya, adalah aktifitas yang positif, bagian dari amaliyyah menjalankan amar ma'ruf wa nahi munkar. Sesuai dengan seruan dinullah Islam.
Allah Swt menyerukan dalam firman-Nya yang mulia: (QS. 'Āli `Imrān):104 -
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
~~~
Ketika saat ini, nasihat baik dari rakyat dan Ormas Islam kepada penguasa yang ada dihadapannya malah dianggap merongrong kinerja penguasa, lalu penguasa mengambil jalan pintas mengintimidasi rakyat dan atau Ormas Islam via Perppu dan atau UU Ormas dsb, maka ini semakin menampakkan penguasa sedang kehilangan kesadarannya, bahwa jabatan yang disandangnya adalah amanah.
Pengabaian penguasa terhadap amanah untuk mengurusi hajat hidup rakyat sesuai ketetapan syariah Islam, malah semakin membuat negeri ini akan terombang-ambing.
Lagi-lagi, harapan untuk diurusi sesuai syariah Islam, memang tidak akan tersalur dan tidak akan dapat terwujud, jika sistemnya belum syar'i. Meskipun berulang-ulang kali pejabat yang ketika mengawali jabatannya untuk mengurusi rakyat, bersumpah atas nama Allah Swt dan kitab suci-Nya.
Inilah dilemanya, bagi Kaum Muslimin yang berakidah Islam tapi berada dalam kepengurusan sistem politik yang sekular, yang jelas-jelas telah memisahkan aturan agama dengan persoalan kehidupan bernegara.
Atas segala realitas demikian, maka ulama selaku penjaga akidah Islam di tengah ummat, ulama juga harus menjadi penjaga aktivitas politik ditengah ummat. Jangan sampai ulama gagal fokus saat beraktifitas politik, malah terjebak dan terlena dengan jebakan politik demokrasi yang jelas-jelas sekular.
Untuk memperbaiki kondisi negeri ini, rakyat dan ulamanya, wajib menghidupkan muhasabah kepada penguasa secara berkelanjutan dan mengajak menerapkan khilafah sebagai solusi shohih, meskipun rezim sekular masih dengan gaya ibarat "kacang lupa dengan kulitnya".
Menasihati penguasa yang sedang lupa diri, bukti rakyat dan ulamanya sangat ingin pemimpinnya kembali ke jalan yang lurus dan benar, agar mendapat ridho Allah Swt.
Kata Rasulullah Saw, pemimpin yang adil adalah termasuk dari 7 hal penyebab mudah masuk surga-Nya Allah Swt, di akhirat kelak. Maa Syaa Allah.[]
Darussalam, Banda Aceh
5 Agustus 2019 | 10:01 WIB
http://telegram.me/YuliSRidwan_Channel
Posting Komentar