Tulisan ini hanya sekedar analisa. Alur analisanya kira-kira begini;
Aparat keamanan harus bertindak sesuai prosedur dan payung hukum, agar rekayasa politik mereka berjalan mulus, legal, dan tidak menjadi pihak yang dipersalahkan. Aparat baru bertindak kalau ada eskalasi, laporan, atau sebab-sebab lain.
Banser adalah alat atau tepatnya mitra aparat pemerintah --khususnya polisi-- untuk menciptakan eskalasi, laporan, atau sebab-sebab yang menjadikan aparat punya alasan menggebuk kelompok atau tokoh yang kritis dan membahayakan eksistensi rejim anti Islam.
Dalam kasus pembubaran atau pembatalan pengajian kelompok yang berseberangan dan kritis terhadap pemerintah, grand desain-nya ada di pemerintah. Pemerintahlah yang sesungguhnya punya inisiatif politis memberangus setiap kelompok, tokoh, atau kegiatan yang mengancam eksistensi mereka. Banser berperan atau diperankan sebagai "alasan" agar aparat "legal" mengeluarkan instruksi pembubaran pengajian dan kegiatan-kegiatan yang membahayakan pemerintah. Begitu pula, agar aparat punya alasan memenjarakan ulama atau tokoh yang disasar.
Setelah itu, polisi menyerahkan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Pengadilan, dalam hal ini berperan "membuat vonis" yang hampir-hampir dipastikan membela dan memenangkan kepentingan pemerintah.
Walhasil, grand desain ada di tangan pemerintah --menggebuk Islam dan kelompok kritis ---, pelaksana teknisnya adalah polisi, banser , organisasi atau individu yang pro pemerintah, dan pengadilan.
Lantas bagaimana mengatasinya? TUNGGU ARTIKEL BERIKUTNYA.
Sambungan klik disini
Posting Komentar