Oleh : Steven Suteki
Bila berita ini benar, dapatkah perlawanan para ASN ini kita kategorikan TELAH TERPAPAR RADIKALISME, INTOLERAN DAN ANTI PANCASILA, ataukah mereka DITUNGGANGI HTI? Ataukah bahkan mereka telah merencanakan "MAKAR"? Mengingat penolakan ASN itu bisa membuat sistem pemerintahan lumpuh dan terkesan pula membuat Presiden dan Wakil Presiden tidak akan dapat menjalankan tugas kenegaraannya.
Pasal 104 KUHP memuat ketentuan sbb:
"Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".
Sebagaimana diberitakan PojokSatu, terungkap bahwa survey membuktikan sebanyak 94,7 persen ASN menyatakan menolak jika Ibukota dan pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan. Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo menyatakan (Minggu, 26 Agustus 2019), survei tersebut dilakukan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan terhadap 1.225 responden yang tidak lain adalah ASN. Mereka mewakili sekitar 800 ribu ASN yang bertugas di pemerintahan pusat.
Coba Anda simak hasil survey berikut ini. Seandainya ASN itu adalah Anda, apakah Anda juga akan menolak penetapan Ibu Kota RI pindah ke Kalimantan Timur itu?
Survei tersebut juga mengungkap ada dua alasan besar yang menjadi dasar penolakan, yaitu:
1. Pertama, sebanyak 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu.
Sebab, mereka menilai sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta.
2. Kedua, Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru.
Pertanyaannya: bila kedua alasan itu DIJANJIKAN BISA DIPENUHI, apakah ASN tetap menolak atau akan memenuhi panggilan jabatan ini?
---------------------------------------------------
Posting Komentar