Oleh : Nasrudin Joha
Setelah mengalir kritik deras publik kepada Golkar, tentang kunjungan Song Tao (Kepala Biro Hubungan Internasional PKC) yang bertemu Airlangga Hartanto dan sejumlah elit Golkar, Golkar berdalih itu hanyalah misi dua negara bersahabat. Golkar ingin menepis realitas, bahwa hubungan PKC dan Golkar baik dalam tinjauan hukum maupun kesejarahan, sangat bermasalah.
Padahal, secara hukum komunisme jelas telah diharamkan di negeri ini berdasarkan TAP MPRS No. XXV/1966. Lebih spesifik, pasal 107e UU No. 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP jelas melarang siapapun baik individu maupun organisasi, bekerjasama dengan organisasi berhaluan komunis. Tidak hanya dilarang, bahkan ada ancaman pidana 12 tahun penjara.
Adapun, pernyataan Golkar melalui Agung Laksono yang menyebut kerjasama Golkar dan PKC dalam konteks misi dua negara bersahabat, adalah statement keliru disebabkan :
Pertama, hubungan dua negara itu diwakili oleh organ resmi representasi negara. Didalam hubungan internasional, hubungan dua negara ini ditandai dengan dibukanya kedutaan dan konsul sebagai representasi negara di masing-masing negara.
Golkar adalah partai politik. Tidak ada hak konstitusional bagi Golkar untuk mengklaim sebagai representasi negara kesatuan Republik Indonesia, yang dengan alasan itu Golkar membangun misi persahabatan dua negara.
Apalagi, konteks pembicaraan jika benar seperti keterangan yang disampaikan Agung Laksono diantaranya membahas proyek OBOR (One Belt One Road), ini adalah pelanggaran konstitusi. Sejak kapan, ada proyek hubungan dua negara, kerjasama bilateral, dibicarakan melalui partai ?
Jadi, ini jelas lobi pengkondisian proyek China melalui duta luar negeri PKC untuk memuluskan proyek OBOR di Indonesia. Sayangnya, Golkar justru menyembut hangat lobi yang substansinya 'penjajahan' ini. Adakah benefit bahkan provit yang diperoleh Golkar yang disembunyikan dari publik ?
Kedua, negara sahabat maknanya negara yang saling menghargai dan menghormati nilai-nilai luhur masing-masing negara, dan memberikan penghargaan dan kebebasan bagi keyakinan yang dianut mayoritas warga negara lainnya.
China ini sahabat model apa ? Rezim teroris komunis China ini melakukan pembantaian terhadap saudara muslim di Uighur. Padahal, China tahu Indonesia mayoritas berpenduduk muslim dan pasti marah dengan kegiatan konsentrasi di Uighur apalagi pemaksaan akidah komunisme kepada muslim Uighur.
Secara sejarah, bangsa ini juga telah melarang ideologi komunis dan menyatakan perang pada ideologi komunisme, marxisme/Leninisme. Lantas, bagaimana mungkin negara yang berasas Pancasila bersahabat dengan negara berideologi komunis ? Apalah asas negara Pancasila itu cuma hiasan saja ?
Saya kira disinilah letak kejeliruan argumentasi Golkar. Menurut hemat penulis, Golkar wajib meralat pernyataan Agung Laksono dan menisbatkan pernyataan itu sebagai pernyataan pribadi, bukan mewakili institusi Golkar.
Pada saat yang sama, saya kira Golkar wajib melakukan proses purifikasi ideologi dan membersihkan internal Golkar dari pengaruh komunisme China. Jika tidak, Golkar pasti akan ditinggalkan. [].
Posting Komentar