by Katana Suteki
Quote, Wiranto Kemenkopolhukam (detik.com, 13 Septembet 2019):
"Namun, kata Wiranto, masalah tidak berhenti setelah kelompok yang berideologi khilafah itu dibubarkan. Pada poin inilah Wiranto kemudian menyampaikan rencananya untuk membuat aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi khilafah itu".
Kadang saya itu pusing juga bagaimana menjelaskan kepada orang yg sudah anti pati. Bagaimana menjelaskan bahwa khilafah itu bukan IDEOLOGI melainkan hanya TEKNIS PEMERINTAHAN sama seperti kita bicara tentang KERAJAAN, DEMOKRASI, OTOKRASI, TEOKRASI dll. Tidak ada KHILAFAHISME.
Saya pusing menjelaskan ke orang-orang muslim sendiri. Muslim tapi alergi terhadap pembicaraan tentang khilafah sbg fikih siyasiyah (politik). Lagian , Indonesia tdk mungkin menjadi khilafah karena terlalu kecil bila menerapkan sistem khilafah untuk HANYA INDONESIA.
Minimal kekhilafahan itu menyangkut regional, contoh misalnya yg mirip pengelolaannya seperti khilafah atau meniru sistem kekhilafahan adalah UNI EROPA, NEGARA PERSEMAKMURAN INGGRIS, bahkan PBB itu bisa dikatakan sebagai contoh pengelolaan negara bangsa layaknya sistem kekhilafahan. Meskipun kita tahu bahwa, persoalan intinya bukan itu. Jadi kenapa sih kita ini alergi banget dengan sistem kekhilafahan itu?
Kalau KHILAFAH bukan ideologi melainkan hanya sebuah sistem pemerintahan, lalu IDEOLOGI yang menaungi apa? Ideologi dari sistem pemerintahan khilafah adalah ISLAM, bukan KOMUNISME bukan MARXISME-LENIN, bukan LIBERALISME dan bukan pula ATEISME. Ideologi sistem itu adalah Islam. Titik. Lalu salahnya di mana ketika ada orang atau kelompok orang yang berbicara tentang sistem pemerintahan yang berbasis pada Islam? Beranikah. Anda menyatakan bahwa ISLAM ITU sebagai IDEOLOGI TERLARANG dan HARAM untuk dipelajari dan disebarkan sehingga tidak boleh orang bicara tentang sebuah sistem pemerintahan Islam? Bahkan menurut saya, seharusnya materi tentang KEKHILAFAHAN itu diberikan secara memadai di sekolah formal dan informal. Di jenjang pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Para mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus secara proporsional mempelajari sistem pemerintahan khilafah seperti mempelajari sistem pemerintahan demokrasi, kerajaan dan sebagainya. Jadi peserta didik kita tidak lagi alergi dengan istilah-istilah agamanya sendiri. It's fair!
Saya kira MUI dalam hal ini harus bicara dan ambil sikap terhadap sistem pemerintahan Islam yang menjadi BOLA LIAR sehingga semaunya sendiri orang mau memaknai apa terhadap nomenklatur khilafah itu. Tetapkanlah, apakah MUI menyatakan khilafah itu SISTEM SESAT atau itu sistem yang berbasis pada Islam sehingga tidak mungkin sebagai ajaran sesat apalagi ajaran SETAN. Yang pasti, tidak mungkin dalam sebuah komunitas bangsa hanya akan hidup SATU IDEOLOGI. Pasti akan kita temukan beragam ideologi yang tidak sama bahkan bertentangan. Nah, sebagai konsekuensi NEGARA DEMOKRASI maka suatu pemerintahan harus pula punya TOLERANSI terhadap hidupnya ideologi-ideologi tersebut. Sungguh aneh bila mengaku sebagai negara DEMOKRASI tetapi berperilaku OTORITER dengan membunuhi ideologi yang dianggap dan dinilai bertentengan dan berseberangan dengan ideologi pemerintah, kecuali kalau memang ideologi tersebut telah terbukti melakukan pemberontakan atau makar atau pun separatisme, contohnya KOMUNISME.
Perihal penggantian ideologi perlu juga mendapat perhatian khusus. Kapan dan dengan cara apa ideologi dapat diubah? Kita ini negara hukum, tentu perubahannya pun harus melalui prosedur hukum (due process of law) bukan? Mengubah ideologi, konstitusi dan bentuk negara NKRI harus lewat parlemen hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kita perlu berkepala dingin untuk bersama-sama mencermati UUD NRI 1945. Paham tidak sih berhukum melalui konstitusi? Ini bukan NEGARA JALANAN. Indonesia adalah NEGARA GEDONGAN yang telah mapan demokrasinya. Sistem pergantian pemimpin dan perubahan sistem pemerintahan negara sudah rigid diatur. Lalu buat apa terkesan paranoid ketika menghadapi ideologi-ideologi yang berbeda? Bukankah lebih fair bila kita tunjukkan bahwa IDEOLOGI PANCASILA memang SAKTI dan lebih baik dari ideologi lainnya dari pada kita MEMPERSEKUSI IDEOLOGO LAIN yang belum dibuktikan dan terbukti kebusukan dan kesalahanya secara layak.
Duduk berasama, membicarakan bersama masalah bersama adalah karakter SISTEM DEMOKRASI. Jangan kotori kebaikan sistem demokrasi dengan watak angkara murka, represif, dan otoriter terhadap anak negeri sendiri. Bila demokrasi yang dianggap agung, "misuwur" itu dijejali dengan karakter KONTRA DEMOKRASI itu, maka tunggulah SENJAKALA DEMOKRARI itu akan tiba dan dengan demikian demokrasi akan membunuh dirinya sendiri (ngayut tuwuh alias suicide). Pertanyaan Levitsky dan Ziblat tentang "How democracies die" terjawab sudah.
Mari kita bersama membesarkan nama Indonesia dengan bahu membahu mensejahterakan rakyat dalam kebhinekaan. Tunjukkan bahwa kita dengan Pancasila itu mampu bersikap DEWASA BERPOLITIK bukan bersikap dan bertindak layaknya anak yang baru lahir kemarin sore. Merangkul bukan memukul. Memeluk bukan menggebuk. Binalah tapi bukan membinasakan. Jadilah NEGARA PEMURAH (BENEVOLEN)..!
Posting Komentar