Oleh : Agung Wisnu Wardana
Koran Tempo memberitakan bahwa hampir separuh (262) anggota DPR berlatar belakang pengusaha, yang terafiliasi dengan 1.016 korporasi
Sudah kebayang, lima tahun ke depan, bakal seperti apa? Kepentingan siapa yang akan diperjuangkan? Kepentingan rakyat atau kepentingan korporasi? Alih-alih memikirkan nasib rakyat, mereka akan fokus untuk kepentingan bisnisnya atau kepentingan korporasi yang mendanai kampanyenya
Demokrasi adalah suatu sistem yang sangat mahal. Hanya pihak yang didukung dana besar yang bisa masuk dalam kontestasi demokrasi baik pileg maupun pilpres. Korporasi sebagai pihak yang berdana besar dan memiliki kepentingan adanya perundang-undangan yang melanggengkan operasional mereka memiliki peran besar dalam kontestasi demokrasi.
Akhirnya demokrasi bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tetapi faktanya dari korporasi, oleh korporasi dan untuk korporasi.
Para calon legislatif atau calon presiden sudah disiapkan oleh oligarki-korporasi. Rakyat tinggal memilih calon yang sudah disiapkan. Akhirnya terpilihlah anggota legislatif dan penguasa eksekutif yang pasti pro dengan oligarki-korporasi. Legislatif atas nama rakyat akan menyiapkan undang-undang yang memberikan ruang semakin lebar kepada korporasi mengeruk kekayaan yang sejatinya milik rakyat.
Inilah sistem yang sejatinya mendzalimi rakyat. Atas nama rakyat menindas rakyat
Posting Komentar