Oleh : Nasrudin Joha
Ternyata, Wiranto tidak saja keras dan tajam mulutnya ketika menghadapi umat Islam. Wiranto, begitu keras memusuhi dakwah khilafah bahkan menudingnya sebagai penyakit 'Kangker' yang harus segera dibasmi dari negeri ini.
Kepada ulama dan aktivis Islam, Wiranto juga ringan mengeluarkan statement dan kebijakan zalim. Pada Kivlan Zen, Wiranto begitu 'bersemangat' untuk menunjukan 'hukum masih berlaku' di negeri ini. Namun, pada kasus OPM, berulangkali Wiranto lembek. OPM hanya dilabeli KKB dan KKSB.
Kali ini, mulut Wiranto begitu tajam kepada korban bencana Maluku. Selain harus menanggung duka sendiri, warga korban gempa juga dipaksa menerima tudingan sebagai 'membebani' Pemerintah.
Wiranto meminta pengungsi di Ambon kembali ke rumah agar tak menjadi beban pemerintah (30/9/2019). Menurutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih bertahan di pengungsian meski gempa sudah tidak terjadi kembali. Wiranto berdalih, keengganan masyarakat kembali kerumah itu akibat dampak dari penyebaran informasi yang menakut-nakuti warga akan gempa susulan dan ancaman tsunami.
Tentu saja pernyataan ngawur Wiranto ini mendapat kecaman banyak pihak. Mantan anggota DPRD Maluku periode 2014-2019, Melkias Frans mengaku menyesal dengan pernyataan Wiranto, yang menyatakan masyarakat yang masih menetap di tempat pengungsian agar kembali ke rumah masing-masing agar tidak membebani pemerintah.
Selain menolak pernyataan Wiranto, dia membuka opsi akan melaporkan ke presiden karena sangat melecehkan masyarakat Maluku. (1/10/19).
Gempa dan bencana alam yang terjadi di Maluku menurutnya tidak bisa direncanakan sehingga melalui pernyataan Wiranto menggambarkan sikap pemerintah pusat terhadap Maluku. Karena itu, Frans meminta masyarakat Maluku untuk mencermati dengan baik pernyataan Wiranto.
Tidak cukup sampai disitu, pernyataan Wiranto ini berbuntut panjang. Forum Lintas Aktivis Mahasiswa Timur (3/10/2019), merespons pernyataan Wiranto dengan meminta kemerdekaan bagi masyarakat Maluku agar tidak membebani Pemerintah pusat.
Dalam releasenya, forum ini selain meminta Wiranto dicopot dari jabatannya juga meminta Pemerintah membuka opsi referendum bagi rakyat Maluku. Wiranto disebut 'membuat gaduh', dan agar tidak membebani Pemerintah forum ini meminta referendum untuk lepas dari NKRI.
Belum juga urusan OPM kelar, tuntutan referendum Papua, tuntutan pemisahan dari NKRI, sekarang Maluku minta lepas. Semua ini tak lepas dari tajamnya mulut Wiranto, yang tak menakar pernyataan dengan pikiran sehat.
Sikap arogan, mentang-mentang berkuasa, lebih mendominasi menjadi pertimbangan statement, ketimbang rasa prihatin dan empati terhadap korban musibah gempa. Padahal, semestinya Wiranto lebih baik diam ketimbang membuat pernyataan yang menyakiti hati rakyat. [].
Posting Komentar