Oleh : Maulana Jati
Kabinet Anti Radikalisme dari Jokowi sudah terbentuk, kita bisa melihat menteri yang menjadi garda terdepan dalam masalah ini.
Fachrul Razi mengatakan bahwa pengetahuannya terkait radikalisme dan agama menjadi sebab utama jokowi mempercayakan jabatan Menag kepadanya.
Baru saja dilantik menteri Agama langsung memberikan pernyataan-pernyataan kotroversi mulai dari pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN, himbauan doa dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun mendorong meninggalkan penceramah yang membodohi. Bahkan Fachrul langsung menebar ancaman kepada para ustadz dan penceramah yang dianggapnya menebar radikalisme dan perpecahan.
Dilain pihak menurut Menko Polhukam Mahfud MD, jabatan Tito sebagai Mendagri berkaitan dengan radikalisme di lingkungan pegawai negeri.
Mendagri pun tengah mengkaji program guna mencegah aparatur sipil negara (ASN) terpapar paham radikalisme. Tito mengingatkan para ASN tetap satu pemikiran untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mahfud juga sudah dikenal dengan menyerang radikalisme dalam beberapa kesempatan.
Ditambah lagi saat ini Idham Azis Kapolri yang baru dilantik memiliki latar belakang anti-terorisme yang kuat dan memiliki kedekatan dengan Tito Karnavian sehingga jangan ada harapan ada perubahan dalam penegakan hukum yang berbeda khususnya terkait hubungan negara dengan Islam.
Sehingga tak dipungkiri narasi tahun-tahun kedepan yang akan sering kita dengar adalah masalah radikal-radikul ini.
Namun, isu radikalisme ini disinyalir oleh bebrapa pihak hanya untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi beberapa masalah yang lebih besar, urgen dan langsung dekat dengan kebutuhan rakyat seperti masalah ekonomi Indonesia.
Peforma ekonomi Indonesia yang kembali memburuk di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak sampai 5 persen.
Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang makin melebar. Bank Indonesia (BI) mencatat Defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) pada kuartal II 2019 sebesar 8,4 miliar dolar AS atau 3,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Juga neraca dagang yang terus defisit juga memupuskan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sesuai target
Ditambah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hanya mengandalkan utang dan kebijakan austerity atau pengetatan anggaran tanpa ada terobosan-terobosan sehingga disinyalir tidak bakal ampuh mendongkrak ekonomi Indonesia.
Ini terlihat baru empat hari dilantik menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Menkeu mengumumkan rencana akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond. Kebijakan ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit sedangkan kebutuhan negara membengkak.
Sebagian ekonom melihat menteri-menteri jokowi jilid 2 khususnya menteri bidang ekonomi tidak memberikan banyak harapan, Ini dikarenakan hampir setiap pos menteri tidak terlihat menjanjikan. Mereka tidak melihat menteri yang ditempatkan benar-benar di-support oleh kompetensi yang tepat. sehingga kita harus melupakan dulu mimpi untuk bisa menjadi negara ekonomi terbesar nomor lima tahun 2045.
Apalagi jika berbicara masalah lain yang gagal diantisipasi sebelumnya baik kejadian papua, anjloknya rupiah, harga-harga naik, keadilan hukum, kriminalisasi ulama, kriminalisasi ormas Islam dan buanyak lagi.
Jadi benahi dulu dah masalah yang langsung menjadi kebutuhan dasar dari rakyat, jangan larang-larang cadar dan celana cingkrang. Bicara banyak soal Radikal, gagal dalam memenuhi hajat orang banyak yang mendesak. Lihat bagaimana Suharto ketat melarang jilbab akhirnya dia sendiri yang terjerembap. []
Posting Komentar