Latest Post


Oleh : Nasrudin Joha 

Andai benar pencasila itu menjadi Ruh dari setiap penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, tentu Pancasila selalu hadir dalam setiap persoalan yang mendera bangsa. Namun, ketika kita perhatikan ternyata tidak demikian.

Pasca dibentuknya BPIP, kita bisa katakan BPIP adalah representasi eksistensi Pancasila. BPIP hanya hadir dalam isu-isu radikalisme, kebhinekaan dan toleransi, itupun tidak berlaku umum. Isu-isunya sering menyasar pada diskredit ke umat Islam.

Misalnya, dulu Mahfud MD pernah bicara tentang sejumlah pesantren di jogja dan Magelang radikal. Memperoleh aliran dana dari Arab. Mahfud MD juga Kenceng bicara TNI kecolongan hanya karena seorang Taruna Akmil kedapatan berpose foto bersama bendera tauhid.

Kegiatan BPIP terakhir hanya bicara mengenai pengganti Mahfud MD dan Ma'ruf Amien yang telah menjadi Menteri dan Wapres. Megawati, meminta Jokowi mencarikan pengganti.

Padahal, rakyat sebenarnya justru memilih posisi itu kosong dan gajinya dialokasikan untuk program yang pro rakyat. Daripada diisi, mendapat gaji, tapi juga tidak jelas apa pekerjaan BPIP.

Saat ini, negara sedang 'genting' akibat kemelut Jiwasraya. Duit senilai 13,7 T dirampok. Seharusnya, BPIP berdiri didepan publik berpidato tentang hal ini, jika perampokan dianggap bertentangan dengan Pancasila.

BPIP perlu memberikan statement bahwa perampokan Jiwasraya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika tindakan ini diambil, meskipun belum tentu atau bahkan tetap tak bisa menyelesaikan masalah, publik jadi tahu bahwa posisi Pancasila menentang perampokan Jiwasraya.

Nyatanya BPIP diam, anteng, tak bersuara. Syafi'i Ma'arif juga diam, kalau ada larangan umat Islam mengucapkan Natal baru dia angkat bicara.

Diamnya BPIP terhadap kasus Jiwasraya ini menujukan Pancasila tak berdaya, bahkan Pancasila tak punya konsep untuk menyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara. Pancasila tak punya solusi atas persoalan Jiwasraya.

Dengan diamnya BPIP atas kasus Jiwasraya publik juga paham, bahwa BPIP itu bukan lembaga negara yang merepresentasikan sikap negarawan. BPIP hanyalah lembaga politik yang menjalankan agenda politik, selama ini agenda politik BPIP sering berbenturan dengan agenda keumatan.

Misalnya saja, disaat umat Islam sibuk membentengi akidah, membina aklak dan moral sejak dini, Mahfud MD justru menuding anak SD yang diajarkan interaksi tentang Mahram sebagai radikal. Saat pondok kesulitan membina santri dan mencari solusi pendanaan, Mahfud MD malah menuding Ponpes radikal dan dibiayai Arab.

Kalau sudah begini, ternyata Pancasila bertentangan dengan Islam bukan hanya dalam tataran norma, tetapi hingga aplikasi. Akhirnya, kita dapat memahami bahwa Pancasila memang tidak Islami. [].
Desember 27, 2019
,
Share to: Twitter Facebook


Oleh : Nasrudin Joha 

Sri, kamu jahat ! Kamu kan tahu, yang diminta itu bukan dalam bentuk kredit lunak, bukan pinjaman, tapi pemberian cuma-cuma. Kamu tahu kan, mereka sudah habis-habisan menjilat Jokowi ?

Sri, kamu kok sibuk klarifikasi ? Apa penting ? Apalagi kamu sebut 211 miliar. Bukan Sri, mereka tahunya duit utuh, gelondongan, 1,5 T, cash, ditaruh dimuka mereka, tanpa embel-embel kredit atau utang, tapi uang nasi bungkus untuk kegiatan mereka yang telah menjadi cherleaders kebijakan zalim Jokowi.

Sri, kenapa mereka baru sekarang ribut ? Mereka sebenarnya berharap 'namanya diumumkan Jokowi' saat penyusunan Kabinet menteri kemarin. Mereka, masih merasa posisi menteri dapat mengkompensasi keringat yang selama ini dicurahkan untuk kerja bhakti mendukung Jokowi.

Mereka marah Sri, ternyata yang dapat posisi pemain lama dan para pengusaha. Bahkan, hingga pengumuman wakil menteri, nama mereka juga tak disebut lagi oleh Jokowi.

Jadi dalam hitungan kasar, mereka merasa rugi. Pos menteri semua jalur partai Sri, bukan jalur mereka. Karena itu, mereka mengungkit lagi uang 1,5 T.

Sudahlah Sri, penuhi saja tuntutan uang 1,5 T. Biar mereka tutup mulut, biar tidak ribut, mereka kalau kenyang suka ngantuk dan gampang tidur. Kalau lapar memang hobinya marah-marah.'

Sri Sri, bergaul lama kok belum hafal wataknya. Mereka itu penghamba dunia, bergerak karena duit. Kalau Ga ada duit, mereka bungkam. Contoh kasus Muslim Uighur, tak ada pernyataan mereka, tak ada tuntutan mereka. Giliran duit 1,5 T, mereka tanpa malu menagihnya diruang publik.

Maaf, saya mau tanya Sri, memangnya mereka tidak simpen nomor HP mu. Bukankah mereka bisa SMS 'Mbak Yu, saya nagih utang yang 1,5 T'. Begitukan lebih elegan, mereka terjaga marwahnya, Sri juga tidak Wirang dimata publik.

Atau jangan-jangan mereka sudah SMS berkali kali tapi Sri tidak jawab ? Telpon berulang kali Sri tidak angkat ? Kalau beginikah semua jadi ketahuan, ketahuan mereka rakus duit, ketahuan Sri menjadi agen Jokowi untuk mengkondisikan mereka.

Ah Sri, nampaknya itu sudah takdir. Aib ini ditakdirkan terbuka untuk publik. Eh, tunggu...aib ? Jangan jangan mereka atau dirimu tak merasa ini aib ? Hanya transaksi biasa ?

Seorang wanita yang menjaga aurat, ketika kerudungnya tersingkap dan rambutnya terlihat publik, itu malunya bukan kepalang. Karena itu rahasia sekaligus aurat yang wajib ditutup. Dia, akan merasa malu rambutnya dilihat publik.

Tapi bagi pelacur ? Jangankan rambutnya, mohon maaf, kemaluannya pun diumbar untuk publik. Sudah tidak ada malu lagi. 

Apa fenomena ini yang terjadi Padamu, dirinya, dan skandal duit 1,5 T ? Sudah tidak ada malu lagi ? Atau karena memang tak lagi punya kemaluan ?

Ya sudah Sri, semoga tabah dan sabar menjalani. Bagaimanapun, sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, toh bau busuknya tercium juga. [].
Desember 27, 2019
Share to: Twitter Facebook


Oleh : Agung Wisnuwardana

Skandal PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya Gate) menimbulkan kerugian mencapai lebih dari Rp 13,7 triliun.

Diduga manajemen Jiwasraya saat itu yaitu Hendrisman Rahim (Dirut)  dan Hary Prasetyo (Direktur Keuangan) sengaja melakukan investasi secara sembrono pada saham gorengan, yaitu saham yang pergerakan harganya tidak menentu (tiba-tiba harganya melesat tinggi,  beberapa waktu kemudian turun drastis) dengan risiko tinggi.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN,  Said Didu menduga kuat bahwa skandal Jiwasraya ini adalah bentuk perampokan terstruktur.

Jiwasraya gate ini semakin panas beritanya karena mantan Direktur Keuangan Jiwasraya yaitu Hary Prasetyo adalah tenaga ahli di Kantor Staf Presiden dan dikabarkan saat ini kabur ke luar negeri. Plus Jiwasraya juga berinvestasi di saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA), emiten media yang didirikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yang sebelumnya adalah Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf.

Beberapa pihak pun akhirnya berani mengeluarkan pernyataan bahwa perampokan Jiwasraya ini untuk mendanai Kampanye Paslon Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres beberapa waktu yang lalu.

Solusi dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk membentuk holding BUMN Asuransi pun diprediksi beberapa kalangan hanya sebagai upaya menutupi skandal yang ada di perusahaan asuransi plat merah tersebut.

Skandal Jiwasraya ini semakin mencurigakan karena KPK tak mau ikut campur mengurusi skandal ini dan menyerahkannya pada Kejagung. Hal ini  dicurigai beberapa kalangan hanya strategi melokalisir kasus hanya mengenai orang-orang tertentu, tidak melebar kemana-mana, tak menyentuh aktor dan motiv utama perampokan.

Kondisi di atas mengingatkan pada pernyataan bahwa ada dua sektor yang sangat rawan terjadinya korupsi politik yaitu BUMN dan sektor keuangan.  Korupsi politik adalah korupsi yang diarahkan untuk pembiayaan pemenangan kontestasi politik. Skandal Jiwasraya memenuhi dua kerawanan korupsi politik tersebut.

Inilah kebobrokan demokrasi yang nyata didepan mata kita.  Demokrasi itu mahal Saudara.  Skandal mega korupsi akan terus ada menyertai keberadaan demokrasi dan pasti akan selalu berulang.

Skandal Jiwasraya menggambarkan kondisi yang jauh dari keberkahan. Para nasabah Jiwasraya bergerak untuk memperoleh riba dari investasinya.  PT Jiwasraya bergerak untuk memperoleh riba dari investasi non riil.  Elit politik penggarong uang nasabah berpikir untuk korupsi demi memenangi kontestasi politik demokrasi yang mahal.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) gila.” (QS. Al Baqarah: 275)

Imam Asy Syaukani berpendapat bahwa keadaan pemakan dan pemanfaat harta riba seperti orang gila yang kerasukan setan itu bukan hanya saat dibangkitkan dari kubur, namun berlaku untuk keadaannya di dunia. Orang yang mengumpulkan harta dengan menempuh jalan riba, maka ia akan berdiri seperti orang majnun (orang gila) yaitu karena sifatnya yang rakus dan tamak. Gerakannya saat itulah seperti orang gila. Seperti jika kita melihat ada orang yang tergesa-gesa saat berjalan, maka kita sebut ia dengan orang gila. (Lihat Fathul Qodir karya Asy Syaukani, 1: 499).

Sistem kapitalisme telah menghalalkan riba. Sistem demokrasi telah meniscayakan perampokan harta riba untuk memenangi kontestasi politik.  Para pemenang kontestasi politik akhirnya meniscayakan kebijakan yang melanggengkan eksploitasi oleh para kapitalis dan melanggengkan sistem ribawi. Akhirnya semua pihak bergerak bagaikan orang gila yang kerasukan setan. Na'udzubillahi min dzalik

Sudah waktunya kita tinggalkan sistem buruk ini.  Saatnya untuk bersegera menuju pada keberkahan dengan menerapkan Syariah Islam secara kaffah,  menjauhi sistem ribawi,  menjauhi sektor non riil,  meninggalkan sistem rusak kapitalisme dan demokrasi.

Wallahu'alam
Desember 27, 2019
, ,
Share to: Twitter Facebook


Oleh : Nasrudin Joha 

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Ahmad Sobri Lubis menyerukan penegakan khilafah Islamiyyah untuk menaungi seluruh negara Islam di dunia. Menurutnya hal itu bisa mencegah penindasan terhadap umat Islam seperti pada muslim Uighur di Xinjiang, China. Selama ini ide penegakan khilafah, khususnya di Indonesia, selalu direndahkan. 

"Makanya kita harus berjuang, khilafah Islamiyyah. Kita berjuang sama-sama tegakkan kerja sama antarseluruh negara Islam, kuatkan persatuan negara Islam, betul? Kita satukan ekonomi negara Islam betul? Jadi kita tidak diintervensi lagi oleh dolar atau yuan China," demikian, tegasnya saat berorasi dalam aksi bela Uighur di depan Kedubes China, Jakarta, Jumat (27/12).

Memang benar, khilafah adalah solusi tuntas untuk menyelesaikan problem penindasan rezim China terhadap Muslim Uighur. Dunia Islam tak mungkin berharap pada PBB atau penguasa antek yang bercokol di berbagai penjuru negeri.

PBB tak akan bertindak kecuali atas mandat Amerika Serikat, sementara penguasa antek yang saat ini bertebaran di negeri kaum muslimin termasuk Jokowi, terpasung penjara nasionalisme. Mereka, hanya bergerak jika kezaliman itu melanda wilayah teritorinya.

Ikatan kebangsaan (nasionalisme) telah memupus persaudaraan Islam. Mereka punya tentara, senjata, pesawat tempur, rudal, tapi tak ada satupun tentara atau satupun peluru yang diarahkan pada rezim China untuk menghentikan perilaku biadabnya kepada kaum Muslim Uighur.

Jika khilafah tegak, maka Khalifah akan mengambil tindakan sbb :

Pertama, Khalifah mengajukan ultimatum resmi dari Daulah khilafah yang surat ultimatum ini diteken langsung oleh Khalifah, yang amar dari surat ultimatum itu memerintahkan kepada rezim China untuk menghentikan kebiadaban atau tentara kaum muslimin akan dikerahkan untuk berjihad membebaskan muslim Uighur.

Kedua, paralel dengan pengiriman surat ultimatum, Khalifah segera melakukan inspeksi penyiapan pasukan. Pesawat-pesawat tempur akan mendapat prioritas pertama bergerak, disusul pasukan infanteri dan kafileri.

Selain menyiapkan tentara reguler yang digaji oleh negara, Khalifah juga mengeluarkan maklumat umum, berupa seruan Jihad kepada segenap kaum muslimin, yang laki-laki, yang baligh, yang memiliki kemampuan, untuk melakukan serangan umum bersama tentara reguler khilafah.

Ketiga, melalui departemen penerangan dalam negeri, Khalifah mengutus para ulama, para da'i, untuk terus menyuarakan gelora jihad, menyampaikan amar perintah jihad dari sang Khalifah, melalui mimbar Khutbah Jum'at dan ceramah-ceramah agama. Selain menjelaskan kewajiban jihad, para ulama juga memotivasi para pemuda untuk terjun ke Medan jihad dengan menjelaskan keutamaannya.

Keempat, Khalifah akan berkoordinasi dengan departemen penerangan luar negeri, menggaungkan opini internasional tentang zalimnya rezim biadab China, sekaligus mengkondisikan dukungan internasional sebelum pelaksanaan ekspansi pembebasan muslim Uighur, melalui perintah jihad.

Kelima, Khalifah akan berkoordinasi dengan Amirul Jihad yakni Jenderal Tertinggi, Panglima Militer Daulah Khilafah untuk memonitor situasi dan mencari waktu yang tepat untuk menyerang, sambil melihat kondisi lawan.

Jika China gentar dan menghentikan kebiadaban pada muslim Uighur, atau bahkan China mengirim utusan meminta Khalifah tidak melakukan serangan, perintah jihad ditangguhkan. Namun jika China bungkam, apalagi justru berlaku sombong dan menantang kaum muslimin, semakin zalim terhadap muslim Uighur, maka demi Allah SWT, dengan bertawakal kepada-Nya, Khalifah memencet tombol jihad dan seketika seluruh tentara reguler dan tentara cadangan melakukan pengepungan dan penyerangan.

Demikianlah, penyelesaian persoalan muslim Uighur jika ada khilafah. Selama ini, kaum muslimin darahnya dianggap murah, karena kaum muslimin tidak memiliki junnah, tidak memiliki pelindung, yakni tidak memiliki khilafah. [].

Foto : IG @indonesiabertauhid
Desember 27, 2019
,
Share to: Twitter Facebook


Oleh: Putra Pantura

Diketahui, proses perpanjangan SKT FPI di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum selesai. Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah memberi rekomendasi perpanjangan SKT FPI ke Kemendagri. FPI juga sudah memenuhi sejumlah dokumen sebagai persyaratan. Tetapi sampai saat ini, SKT belum terbit juga.

Polemik terus berlanjut. Kali ini statement Menko Polhukam Mahfud Md yang menanggapi permintaan MUI terkait segera diterbitkannya SKT FPI menuai komentar dari berbagai pihak. Khususnya dari pihak FPI sendiri. Mahfud MD mengatakan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) tidak bisa dimintakan pihak lain untuk diterbitkan, termasuk MUI maupun MALAIKAT. Dilain kesempatan, dengan enteng Munarman Sekretaris Umum FPI menanggapi statement Mahfud Md itu, dengan mengatakan Mahfud Md bakal minta ampun jika benar didatangi Malaikat pencabut nyawa, Izroil.

Tidak sekali ini Mahfud MD membawa-bawa Malaikat dalam statementnya. Dulu pada tahun 2013 juga pernah berkomentar terkait tanggapannya terhadap bobroknya sistem politik yang dianut Negara Indonesia ini. Bahkan dia mengatakan Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi IBLIS juga. 

Peryataan dia itu memang dikuatkan dengan kondisi fakta yang ada. Dimana semakin hari bertambah bulan dan berganti Tahun kondisi Negara ini tidak semakin baik malah semakin bobrok. Korupsi tidak semakin berkurang malah semakin bertambah, mulai dari tingat pemerintahan pusat sampai daerah praktek korupsi semakin massif dilakukan para pejabat. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya memang sistemnya memaksa seperti itu, ini menguatkan statement Mahfud MD pada waktu itu.

Tetapi anehnya, Mahfud MD sekarang malah ikut-ikutan masuk kedalam sistem yang dulu pernah dianggap  bobrok itu. Bahkan dia sekarang malah menjadi orang yang terdepan sebagai pemembela kebobrokan itu sendiri. Itu artinya dia sekarang telah membuktikan sendiri kebenaran statementnya pada waktu tahun 2013 yang lalu. Ya semoga saja dia sekarang tidak berubah menjadi IBLIS seperti apa yang dikatakan dulu. Dan semoga saja sebelum Malaikat Izroil mendatanginya dia sudah sadar akan posisinya sekarang ini. [PP]
Desember 27, 2019
,
Share to: Twitter Facebook

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget