Oleh : Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)
Salahkah bila Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyuarakan sistem Khalifah berbasis syariat Islam di negeri ini?
Gagasan cemerlang tersebut mestinya direspon secara positif. Toh, mereka adalah warga negara yang memiliki hak untuk berserikat dan berpendapat bebas.
Aneka pandangan HTI tentang negara dalam perspektif Islam, justru sangat menarik untuk dipelajari sebagai bagian dari khazanah ilmu pengetahuan.
Silain itu, pola perjuangan HTI terbukti bermartabat, cerdas dan religi. Serupa dengan FPI, Muhammadiyah, NU, ICMI, HMI, GPII, KAMMI dan ormas-ormas Islam lainnya.
Prinsip perjuangan HTI maupun ormas Islam lainnya memiliki tujuan-tujuan yang mulia untuk ikut serta membangun masa depan Indonesia yang beriman, adil dan bertakwah.
Dari berbagai buku, artikel maupun postingan di medsos tentang perjuangan HTI yang menyebar ke jutaan rakyat, isinya berkualitas dan mencerahkan.
Tegasnya, HTI tidak memiliki tujuan yang bertentangan dengan Pancasila maupun merongrong kedaulatan NKRI. Wajar bila perjuangannya menuai simpati dan dukungan rakyat.
Fakta menunjukan ketika berinteraksi dengan aktivis HTI, maka kesan yang kita dapati adalah sikap mereka yang sangat santun, intelektual dan menghormati perbedaan.
Itulah ciri dan karakter dari manifestasi syariat Islam Rahmatan lil Alamin yang mereka lakoni. Bahkan kader-kader HTI sangat kritis, solid dan istiqomah dalam melawan kezaliman.
Berbeda dengan PDIP dan konglomerat aseng, yang getol mengkampanyekan Pancasila dengan segala retorika namun faktanya menjadi partai terkorup dan bermental bobrok.
Pancasila dalam perilaku PDIP, konglomerat aseng maupun petugas partai alias Presiden Jokowi adalah Pancasila bercitarasa BLBI dan aneka kejahatan KKN.
Mereka membenci dan sangat alergi dengan syariat Islam, namun terbukti jauh dari ajaran agama dan Ideologi Pancasila. Itu fakta !
Posting Komentar