Oleh : Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)
Penganiayaan aktivis FPI di Bandung dan penghadangan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Tengku Zulkarnain di Kalimatan Barat adalah masalah serius.
Kedua peristiwa tersebut terjadi sehari setelah jamuan makan siang Presiden Joko Widodo dengan Ketum PBNU, Said Aqil Siradj di Istana Merdeka.
Sebuah jamuan spesial untuk membahas fenomena Islam radikal. Tidak lain, sasarannya adalah memfitnah solidaritas aksi Bela Islam yang belakangan ini membuat Istana kian panik.
FPI, HTI, MUI dan ratusan ormasi Islam yang tergabung dalam GNPF-MU, terkesan ingin dijadikan sasaran “kriminalisasi” untuk membungkam aspirasi ummat Islam.
Walhasil muncul berbagai teror, intimidasi bahkan jika terdesak tidak menutup kemungkinan muncul “operasi senyap” untuk membunuh ulama dan aktivis Islam secara keji.
Tegasnya, Presiden Jokowi tampaknya mulai gelap mata dan bertindak represif untuk memerangi kelompok-kelompok kritis yang dianggap sebagai musuh politiknya.
Ihwal “operasi sapu bersih” itu kian terlihat jelas dari sikap politik Istana yang gencar menyudutkan ummat Islam dengan stigma teroris, radikalisme, anti kemajemukan dan segalanya.
Upaya penciptaan kondisi untuk melegitimasi alat-alat negara dan jaringan preman berkedok loyalis Istana agar bebas bertindak semena-mena terhadap ulama dan aktivis Islam.
Celakanya, modus yang dilakoni rezim Jokowi mirip dengan doktrin PKI tahun 1965. Yakni gencarnya manuver politik adu-domba, upaya memisahkan rakyat dari TNI, membenturkan ummat Islam dengan Polri serta menyokong hegemoni golongan etnis terkait.
Praktek kekuasaan tersebut terbilang sangat licik dan kian hari menyulut keresahan bagi kehidupan rakyat banyak.
Terlebih PDIP yang memiliki kerjasama strategis dengan Partai Komunis Cina, giat mendorong Jokowi selaku petugas partai untuk memuluskan misi terselubung berbau komunis dan condong mewakili aspirasi kelompok misionaris.
Dalam kasus penistaan kesucian Al Qur’an, masalah TKA asal Cina, kasus Reklamasi, skandal korupsi RS Sumber Waras, BLBI dll, tampak jelas PDIP dan Jokowi saling bersinergi untuk menghadang aspirasi ummat Islam yang menuntut keadilan.
Fakta tersebut tidak bisa dinafikan, semakin tampak jelas serta secara tidak langsung telah menimbulkan gelombang protes rakyat dan berpotensi memicu gejolak nasional.
Munculnya kasus penyerangan atas santri FPI di Bandung dan kasus pelecehan atas tokoh ulama di Kalbar, jika tidak segera diatasi maka akan menyulut kemarahan ummat Islam.
Terlebih disinyalir adanya keterlibatan Kapolda Jawa Barat dalam kasus dimaksut, dimana merujuk pada kapasitas Irjen Pol. Anton Charliyan selaku Ketua Dewan Pembina GMBI.
Apakah tindakan oknum Kapolda Jawa Barat atas arahan dan restu Istana? Dugaan itu dapat dibenarkan bila desakan mencopot Anton Charliyan diabaikan oleh Kapolri dan Presiden Jokowi !
[MRA]
Posting Komentar