Oleh : Nasrudin Joha
"Ya supaya tidak berkurang dibikinkan jatah baru. Pokoknya banyak tempatlah,"
(Muhaimin Iskandar, 25/6).
*Sidang MK belum diputus, namun bocoran putusan telah 'dibaca' secara detail oleh elit.* Sehingga, aksi penjajakan rekonsiliasi untuk berbagi konsesi kekuasaan, terus bergulir tanpa perlu menunggu putusan MK.
Putusan MK sendiri, hanya akan mengokohkan adagium lama yang pernah dipopulerkan Yusril, yakni tentang 'segenggam kekuasaan yang akan mengalahkan segudang ilmu dan kepintaran". Putusan, yang akan menegaskan bahwa politik itu hanya soal siapa yang paling curang, dia menang.
Pelanggaran norma politik tentang kejujuran, etika, kehormatan, kepercayaan dan dukungan umat, akan dianggap nilai basi. Sebab, Seberapapun curang, membual, janji palsu, melanggar asas JURDIL, toh tetap saja pemilu itu hanya soal angka-angka. Siapa yang mampu mengumpulkan suara terbanyak, betapapun dengan cara curang, akan tetap dikukuhkan menjadi pemenang.
Itu pula, yang saat ini terjadi. Semua parpol, tak menghiraukan putusan MK. Karena, tidak ada yang suprise, semua renstra politik tetap dijalankan diatas asas 'kemenangan hitung suara'. Tak ada kekhawatiran akan adanya koreksi atas keputusan yang dibangun diatas asas kecurangan.
PKB meski sedikit galau tentang adanya potensi Gerindra yang akan merapat, namun tidak mampu menampik kebutuhan rekonsiliasi untuk melegitimasi kemenangan. Meski PKB paham, koalisi TKN Jokowi sudah terlalu gemuk.
PKB sendiri khawatir, ada jatah menteri PKB yang berkurang, seiring banyaknya partai yang merapat. Atas realitas politik itu, Muhaimin Iskandar sempat berseloroh jika perlu tambah nomenklatur jabatan kekuasan, biar semua partai kebagian jatah kekuasaan.
Mungkin, jika diperlukan ada pemekaran nomenklatur menteri, biar tidak rebutan. Menteri pendidikan riset dan teknologi, bisa dipecah (dimekarkan) setidaknya bisa menjadi 10 kementrian. 1. Menteri fakultas hukum, 2. Menteri fakultas teknik, 3. Menteri fakultas industri, 4. Menteri urusan Meme, 5. Menteri kopi, 6. Menteri urusan mobile legend, dll.
Makanya, Muhaimin juga menghimbau agar tidak perlu hadir di MK, cukup berdoa dirumah saja. Bagi partai koalisi, doa yang paling relevan adalah agar jatah menterinya lebih banyak dari periode sebelumya. Minimal tidak dikurangi.
Untuk putusan MK, hadir atau tidak hadir di MK tidak akan merubah putusan. Bisa dengan komposisi 5:4 (5 menolak, 4 disenting opinion), bisa juga komposisinya 5:3:1 ( 5 menolak, 3 disenting opinion, dan 1 mengambil sikap netral) Atau dengan formula yang lain.
*Intinya, keputusan yang akan dibacakan akan mengokohkan kemenangan yang diperoleh secara curang.* Jadi Cak imin sudah paham, tidak relevan lagi hadir di MK.
*Sementara elit berbagi jatah kekuasan, amis darah korban peristiwa 21-22 Mei masih menyengat. Kemarahan umat atas pemilu curang, yang kecurangan itu begitu terang benderang ditelanjangi di forum MK tidak pernah mereda, dan umat juga terus mempersoalkan hilangnya nyawa 700 lebih KPPS yang mati secara misterius.*
Andai saja tidak ada akherat, tidak ada pengadilan kedua, tidak ada surga dan neraka, mungkin umat ini sudah gila memikirkan ulah elit di negeri ini. Hanya saja, karena umat ini memiliki iman, memiliki keyakinan akan yaumul hisab, memiliki keyakinan akan surga dan neraka, maka pengkhianatan elit ini justru akan semakin meneguhkan komitmen umat untuk melanjutkan perjuangan.
*Tidak sekedar menuntut perubahan rezim, tetapi juga menuntut perubahan sistem.*
*Tidak saja menuntut kekuasaan diberikan kepada umat Islam, tetapi juga menuntut diterapkannya sistem Islam, syariat Islam secara kaffah.* [].
Posting Komentar