 |
| created by netizen |
Oleh : Nasrudin Joha
"Tidak ada toleransi bagi yang mengganggu Pancasila," Jokowi, dalam pidato "Visi Indonesia" di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu 14/7.
Jokowi menegaskan Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa. Oleh karena itu, jika ada kelompok yang berupaya menggantinya maka tidak ada toleransi bagi mereka. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, Ucapan itu dinilai ditujukan untuk kelompok pro khilafah yang selama ini masih eksis di Tanah Air.
Ini merupakan pernyataan yang mengajak berkonfrontasi dengan umat Islam. Jika apa yang dimaksud Jokowi seperti apa yang dijelaskan Karding, maka Jokowi kembali menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang anti Islam, berdasarkan beberapa alasan :
Pertama, khilafah adalah ajaran Islam. Sejak Republik ini berdiri, tidak ada satupun sejarah kelam bangsa yang menyebut khilafah merongrong kedaulatan negara. Para ulama mahzab sepakat tentang wajibnya menegakan khilafah.
Khilafah adalah ajaran Islam yang Agung, terdapat dalam kitab-kitab ulama mu'tabar, secara historis pernah eksis hampir 13 abad, dan telah secara nyata menorehkan peradaban Islam yang Agung. Para ulama mujtahidin seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, adalah para ulama yang lahir di era peradaban khilafah. Para ilmuan seperti Ibnu Chaldun, Ibnu Sina, juga lahir dari peradaban khilafah.
Jadi, menentang ajaran Islam khilafah sama saja anti terhadap Islam. Karenanya, jika ada yang mempersoalkan Islam baik sebagai ajaran atau seperangkat nilai dan aturan untuk mengatur manusia, dari bangun tidur hingga tidur lagi, maka patut dipertanyakan.
Kedua, kebangkitan komunisme PKI saat ini nyata terjadi. Namun, baik Jokowi maupun karding tak pernah menyinggung tentang ancaman komunisme sebagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Luhut hanya menyebut 'trend anak muda'.
Faktanya, saat ini kebangkitan PKI nyata. Secara historis komunisme PKI telah terbukti pernah memberontak, dibubarkan, dinyatakan sebagai partai terlarang, ajaran atau paham komunisme, marxisme dan leninisme dinyatakan bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.
Tapi, kenapa Jokowi maupun karding tidak mempersoalkan komunisme PKI ? Apakah karding atau Jokowi menilai komunisme PKI sejalan dengan Pancasila ?
Ketiga, selama ini yang jelas bertentangan dengan Pancasila adalah perilaku koruptif. Baik dengan dalih uang bisyaroh, uang rujakan, kebiasaan pesantren, kardus durian, atau apapun itu korupsi jelas bertentangan dengan Pancasila.
Tetapi kenapa tidak ada satupun statement yang menyebut korupsi bertentangan dengan Pancasila ? Kenapa tidak ada narasi pembubaran partai politik yang terlibat korupsi ? Apakah, semua partai politik yang terlibat dalam Demokrasi semuanya terlibat korupsi ?
Keempat, narasi anti khilafah itu dibangun berdasarkan tendensi politik bukan berdasarkan hukum. Hingga saat ini, tidak ada satupun keputusan hukum, pasal perundangan, atau produk peraturan yang menyebut khilafah sebagai ajaran terlarang, apalagi disebut bertentangan dengan Pancasila.
Ayo sebutkan, di UU apa ? Pasal berapa ? Putusan apa yang menyebut khilafah bertentangan dengan Pancasila ? Putusan TUN dari PTUN Jakarta amarnya hanya menolak gugatan HTI, dengan demikian hanya menguatkan status pencabutan BHP HTI oleh kemenkumham. Itu Tok. Tidak ada amar putusan yang menyebut pembubaran dan/atau apalagi menyebut khilafah sebagai ajaran terlarang yang bertentangan dengan Pancasila.
Berbeda dengan komunisme PKI yang jelas dibubarkan, ajarannya dilarang dan dinyatakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan TAP MPRS No. XXV/1966. Tap MPRS ini sampai saat ini masih sah, dan belum pernah dicabut oleh negara.
Karena itu, narasi khilafah anti Pancasila itu hanyalah narasi politik untuk menggebuk lawan politik. Sebab, setelah semua partai merunduk dan mendukung kezaliman rezim Jokowi, praktis hanya aktivis khilafah yang menjadi lawan rezim, yang terus konsisten membongkar jahat makar rezim.
Kelima, yang perlu dipertanyakan justru sikap rezim yang menyerahkan aset bangsa ini ke China dan Amerika. Freeport, baru dibeli dengan duit 60 triliun, tapi sekarang Inalum mau dijual ke China. Lantas, uangnya Kemana ? Siapa yang nanggung kerugian ?
Krakatau steel (KS) mau dilego, banyak Projek infrastruktur tapi baja KS tak terserap pasar dengan baik. China malah bangun pabrik baja terbesar di Kendal.
Pajak rakyat kian mencekik, orang kaya dapat banyak fasilitas. Utang negara semakin menggunung, BUMN banyak yang rugi, tawuran dan kekerasan melanda negeri, PDIP main kayu dengan kekerasan mengadili tanpa proses hukum dengan berbagai kekerasan menyerang anggota TNI di jogja, menyerang kantor media di Jawa barat. BPIP habisin duit ratusan juta rupiah tanpa kerja nyata. Korupsi kemenag, korupsi e KTP, korupsi BLBI, korupsi century, korupsi Kemenpora. Lalu, apakah semua ini Pancasilais ?
Sudahlah ! Jangan Buruk Muka Cermin Dibelah. Jangan mencari kambing hitam atas ketidakcakapan mengelola negeri. Jika berani mendeskreditkan ajaran Islam khilafah, maka kalian berhadapan dengan umat Islam. [].
Posting Komentar