LAMA MAKAN GAJI BUTA, KINI BPIP BERSUARA LAGI, SAYANGNYA SUARA SUMBANG


Oleh : Nasrudin Joha 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut tantangan bangsa yang memecah persatuan khususnya di era digitalisasi ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak punya filtrasi dalam menggunakan kecanggihan teknologi. Oleh sebab itu, BPIP berharap agama dapat menjadi inspirasi batin.

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo melalui keterangan tertulis menyebut gara-gara media sosial negara bisa hancur. Agama harus menjadi inspirasi batin bukan menjadi aspirasi politik semata. (25/11/2019).

Hehe , ada-ada saja BPIP ini, bermodal bikin keterangan tertulis, dimuat media, nanti diklaim telah bekerja. Gaji BPIP ratusan juta, hanya dipertangungjawabkan melalui kegiatan yang tak menyentuh substansi persoalan bangsa.

BPIP sibuk ngurusi sosial media, menuding sosial media penyebab negara hancur. Tapi untuk urusan OPM, urusan korupsi yang menggila, narkoba yang sudah Ancur-ancuran, BPIP bungkam.

Kerja BPIP selain menuding sosial media juga mengadili agama, seolah agama sumber perpecahan, sumber kebencian. Padahal, Ahok yang sumber konflik, sumber kebencian kolektif, sumber perpecahan, tak dikomentari oleh BPIP.

Nampaknya, komentar BPIP tentang sosial media dan agama ini, sejalan dengan pernyataan Ma'ruf Amien tentang pengawasan masjid oleh polisi dan Pemda. Ada skenario besar dari negara untuk menjadikan agama (baca: Islam), sebagai ancaman negara.

Semestinya BPIP mengkritik peranan Pemerintah yang gagal mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena negara gagal mengurusi hajat ekonomi rakyat, maka wajar jika rakyat berteriak dan menggunakan sosial media sebagai saranannya.

BPIP juga perlu untuk mengkaji apakah kegaduhan di sosial media itu sebab atau akibat. Jika gaduh itu merupakan respons atas kebijakan zalim rezim, tentu yang disalahkan dan harus diluruskan itu rezim bukan netizen yang hanya merespons.

Contoh ketika rezim memaksakan Ahok menjadi komut Pertamina, sosial media gaduh karena mayoritas rakyat tak menghendaki Ahok. Ahok, jika dipaksakan akan mengganggu sila persatuan Indonesia. Faktanya Ahok tetap dijadikan komut Pertamina dan BPIP tak pernah mengkritik kebijakan Jokowi.

BPIP hanya sibuk meniup asap, tanpa berusaha memadamkan api. Sibuk mengurusi riuhnya sosial media, tanpa mengkaji substansi penyebab dan menyelesaikan akar masalah.

BPIP sejak dibentuk sampai saat ini, juga tak jelas peran dan kinerjanya. BPIP hanya sesekali muncul, sekedar untuk menimbulkan kesan BPIP masih ada, punya kegiatan, sehingga layak menerima gaji bulanan ratusan juta rupiah. [].

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget