Kasihan sekali, ada seorang Muslim gelarnya profesor doktor, tetapi pemahaman tentang khilafahnya nol besar. Sudahlah nol besar memfitnah khilafah lagi.
1. Dia sebut 57 negara saat ini yang mayoritas penduduknya Islam disebut khilafah.
Faktanya: Tidak ada satupun negara tersebut menerapkan sistem khilafah. Faktanya justru sebagian demokrasi (Indonesia, Turki, dll) sebagian diktator (Arab Saudi, Brunei Darussalam, dll).
2. Dia sebut itu semua sarang korupsi.
Logika warasnya: Berarti yang sarang korupsi karena tidak menerapkan sistem pemerintahan khilafah, berarti yang sarang korupsi itu negara yang demokratis dan negara yang diktatoris dong.
Tetapi mengapa yang disebut sarang korupsi malah khilafah? Bukankah ke-57 negara itu tidak satupun menerapkan sistem khilafah?
3. Dia sebut New Zaeland dan Denmark tidak khilafah tapi tidak korupsi.
Seolah dia ingin mengatakan lantas buat apa menegakkan khilafah? Tidak pakai khilafah juga tidak korupsi.
Analoginya begini:
-si kafir tidak puasa Ramadhan tapi peduli sesama.
- Ada orang Islam puasa Ramadhan tapi tidak peduli sesama.
Lalu kita yang juga beragama Islam memilih tidak puasa Ramadhan karena si kafir juga tidak puasa?
Puasa Ramadhan itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya menegakkan sistem pemerintahan khilafah. Tidak peduli sesama itu haram sebagaimana haramnya korupsi.
Tegakkan khilafah dan berantas korupsi, itu yang benar. Sebagaimana benarnya puasa Ramadhan dan peduli sesama.
4. Dia juga menegaskan tidak ada khilafah yang berhasil memberantas korupsi, menegakkan hukum dan keadilan.
Kalau yang dimaksud Prof Mahfud adalah 57 negara demokratis dan diktator itu (lihat poin satu), itu lagi-lagi hanya menunjukkan kegagalan demokrasi dan diktator. Ada pun New Zaeland dan Denmark (khusus terkait korupsi/lihat poin tiga) hanyalah anomali atau oknum saja.
Tapi kalau khilafah yang dimaksud adalah khilafah yang sebenarnya, hmmm... apakah negara yang dibangun Rasulullah SAW dan Khilafah Rasyidah mau difitnah tidak berhasil memberantas korupsi, tidak berhasil menegakkan hukum dan tidak berhasil menegakkan keadilan? Kualat Prof!
Selama ini yang Anda baca tentang Negara Madinah dan Khilafah Rasyidah sumbernya dari mana? Guru yang mengajarkan sistem pemerintahan Anda itu siapa sih? Kok bisa segegabah itu Prof?
5. Kemudian dia menegaskan untuk tetap mengelola negara ini dengan sistem yang sudah ada (Pancasila).
Sadarilah, kelima sila dalam Pancasila TIDAK AKAN PERNAH BISA TEGAK tanpa mengamalkan syariat Islam secara kaffah! Tetapi syariat Islam secara kaffah bisa tegak tanpa Pancasila!
Sangat ironis bila mengaku pancasilais tetapi menolak bahkan memfitnah sebagian syariat Islam. Lebih fatal lagi bila mengaku Muslim tetapi menolak sebagian syariat Islam.
Ingat dan jangan pernah lupa, khilafah adalah syariat Islam di bidang pemerintahan.
Satu-satunya sistem pemerintahan yang sah dalam Islam itu adalah khilafah, bukan demokrasi bukan pula diktator.
Depok, 24 April 2018
Joko Prasetyo
🍏🍐🍑🍒🍓🥝🍅🥥🥑🍆
Mahfud MD: Negara Khilafah Sarang Korupsi
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan negara Khilafah yang dibentuk Hizbut Tahrir Indonesia tak serta merta akan mengubah moralitas pengikutnya. Tak ada satu pun negara dengan mayoritas Muslim sekalipun bisa seutuhnya bersih dari praktik korupsi.
"Sekarang itu ada 57 negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, taruh lah itu disebut khilafah, semuanya itu sarang korupsi juga. Malah yang tidak khilafah yang bersih, misalnya New Zealand, Denmark," ujar Mahfud MD ditemui usai diskusi Para Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis 19 April 2018.
Indonesia dinilai telah memiliki sistem ideologi negara yang ideal yakni Pancasila. Negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman suku, budaya serta agama ini tetap bisa bersatu.
Mahfud mempertanyakan contoh negara khilafah yang berhasil memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Sebab integritas hanya bisa muncul dari tindakan dan sikap moral yang baik.
"Saya tanya apa ada contoh khilafah dimana negara itu berhasil memberantas korupsi, berhasil menegakkan hukum dan keadilan, enggak ada, khilafah yang mana?" ujarnya.
Tak ada tempat untuk negara khilafah di Tanah Air. Mahfud menuturkan, keputusan pemerintah mencabut keorganisasian HTI merupakan langkah tepat. Sebab, HTI terbukti dan tak membantah bahwa organisasinya didirikan untuk menolak negara kesatuan Republik Indonesia.
"Sehingga saya katakan ini bukan sistem, tapi soal bagaimana kita mengelola negara ini dengan sistem yang sudah ada itu (Pancasila). Sehingga jangan sampai berpikir ideologi diganti dengan persoalan seperti sekarang," kata dia.
http://news.metrotvnews.com/politik/1bVG0PGk-mahfud-md-negara-khilafah-sarang-korupsi
Posting Komentar