[Catatan Politik Pemerintahan dalam Diskusi Islamic Lawyers Forum]
Oleh : Wahyudi al Maroky.
(Dir. Pamong Institute)
Pada penghujung Juli 2019, Ahad (27/7), di Kota Semarang, penulis berkesempatan menjadi salah satu Nara Sumber dalam diskusi ILF (Islamic Lawyers Forum). Diskusi yg digawangi LBH Pelita Umat Semarang itu mengambil tema 'Radikalisme Islam : isu hukum atau isu pollitik?'.
Nampaknya, isu radikalisme ini begitu penting, sehingga banyak pihak mengomentari. Bahkan beberapa mentri rezim ikut menabuh gaduh isu ini.
https://m.detik.com/news/berita/d-4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme
https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/21/12551891/menag-dalami-temuan-41-masjid-lingkungan-pemerintah-terpapar-radikalisme.
Pada sesi pemaparan, dua pakar hukum (Bung Candra,SH.MH & KH. Nasrudi). Keduanya membahas dari sudut pandang Hukum yang berlaku dan Hukum Islam. Setelah Guru Besar dari Undip, Prof Suteki, SH. MHum, Memaparkan dari sisi hukum progresif maka giliran penulis memaparkan dan menyingkap tirai dibalik isu Radikalisme itu
Pertama, radikalisme itu isu politik Global sebagaimana isu terorisme yang patut diduga digulirkan oleh rezim lokal demi menangguk keuntungan politik. Salah satu benefit politik yg bisa didapat dari isu radikalisme adalah tertutupinya isu kegagalan rezim dalam menepati janji-janji politiknya.
Betapa banyak janji politik rezim Jokowi yang tak ditepatinya. Dulu janji mau beli balik Indosat, janji tidak Impor, janji lapangan kerja, janji ekonomi meroket, dll. Semua janji itu jejak digitalnya masih tersimpan rapi dan sangat mengerikan jika rakyat tiba-tiba ingat dan menagihnya.
Dengan isu radikalisme ini setidaknya rakyat lupa akan janji-janji rezim jokowi yang gagal ditepatinya itu setidaknya dengan isu radikalisme itu rezim ini bisa tidur nyenyak & mimpi indah diatas janji-janji yang tak ditepatinya. Bahkan mungkin sampai akhirat baru bisa ditagih.
Kedua, Dibalik isu radikalisme itu, rezim ini mendapat benefit politik besar. Siapa pun lawan politik yang tidak disukai terutama dari kalangan umat islam, maka dicap sebagai terpapar Radikal dan selanjutnya mendapat legitimasi publik untuk melakukan persekusi dan kriminalisasi.
Dengan segala kewenangannya Rezim dapat menggunakan kekuasaan negara, untuk membungkam pihak-pihak yag tak disukai, terutama yang kritis dari kalangan aktifis islam kaffah.
Setidaknya ia bisa menghambat dakwah Islam karena sudah dicap radikal dan bisa ditindak dengan dibungkus kebijakan hukum, yang dijadikan sarana untuk mempersekusi dan mengkriminalisasi.
Ketiga, dengan isu radikalisme yang di monsterisasi, rezim ini mendapat benefit politik untuk meredam gejolak internal yang sebagian tidak puas dengan bagi bagi jabatan. Ketidak puasan itu bisa berbahaya penyebabkan saling cakar dan bermusuhan dengan sesama.
Dengan isu radikalisme ini bisa terlupakan sejenak soal rebutan jabatan dan sama-sama menghadapi monster fiktif isu radikalisme.
Isu Radikalisme ini mesti didudukkan dengan tepat agar tak menjadi alat adu domba sesama anak bangsa. Jangan sampai isu ini hanya dijadikan komoditi politik rezim utk menutupi janji- janjinya yang gagal ditepati. [].
Posting Komentar